Ini Jumlah Karyawan Swasta Sudah Mendaftar Vaksinasi Mandiri

“Kalau bisa berbeda dengan yang gratis, merknya, bukan kualitas atau proses vaksinasi,” ujar Erick. “Saya rasa hari ini prioritasnya itu vaksin free of charge sesuai goal yang diberikan oleh presiden,” kata Erick dalam program Mata Najwa, Rabu (13/1/2021) malam. “Dibukanya akses vaksinasi mandiri akan mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk memenuhi kebutuhan biaya vaksinasi,” kata Rosan, Kamis (14/1/2021). Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Rosan P. Roeslani mengusulkan pemerintah untuk memberikan akses vaksin Covid-19 secara mandiri kepada pengusaha swasta. Lantas, pertanyaannya adalah apakah masyarakat umum termasuk pengusaha swasta bisa mengakses vaksin secara mandiri? Itulah hal-hal yang perlu dilakukan sebelum dan setelah vaksinasi COVID-19.

Kadin, kata dia, bekerja sama melakukan pendataan pihak-pihak yang menjalankan program itu. Kadin mencatat sedikitnya 3,5 juta orang akan menjalani imunisasi mandiri dalam program Vaksinasi Gotong Royong. Pengadaan jenis vaksin Gotong Royong tidak menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Sementara untuk proses distribusinya menjadi tanggung jawab PT Bio farma ke fasyankes pelayanan milik swasta yang memang sudah disepakati. tirto.id – Vaksin Gotong Royong adalah program vaksin COVID-19 free of charge yang diberikan perusahaan untuk karyawan dan keluarga. Kementerian Kesehatan menyampaikan, Vaksinasi Gotong Royong adalah vaksin yang dibeli oleh Perusahaan/Badan Hukum/Badan Usaha yang diberikan secara free of charge untuk karyawan dan keluarganya.

Hingga saat ini belum ada payung hukum yang mengatur tentang vaksin mandiri, kecuali terkait proses pengadaan yang dapat dilakukan oleh badan usaha dengan menggunakan Peraturan Presiden Nomor ninety nine Tahun 2020. Netty menyoroti hal itu terkait pemerintah mempertimbangkan vaksin mandiri atau gotong royong sebagai saran dari pengusaha, untuk meringankan pembiayaan dan mempercepat tercapainya kekebalan kelompok. Pihak swasta bisa membantu pendanaan hingga pengiriman logistik dan bantuan lainnya melalui program CSR mereka untuk mempercepat program vaksinasi secara merata dan adil. Pihak swasta juga dapat membantu dalam memberikan penyuluhan dan insentif seperti ongkos transport ke tempat vaksinasi, izin cuti jika diperlukan kepada karyawan mereka untuk mendukung program vaksinasi nasional. Tidak hanya itu, penyelenggaraan vaksinasi mandiri juga perlu memperhatikan kerahasiaan data pribadi penerima vaksin. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies Siti Alifah Dina mengatakan perlindungan information pribadi penting dilakukan karena sebagian data-information yang dikumpulkan merupakan information sensitif dan berdampak negatif kalau bocor.

Setelah vaksinasi tenaga kesehatan selesai, pemerintah akan memvaksinasi 17,four juta petugas pelayanan publik. Pada tahap selanjutnya, vaksinasi akan dilakukan pada kelompok masyarakat yang lain. Presiden Joko Widodo sendiri telah memberikan target kepada Kementerian Kesehatan untuk menyelesaikan vaksinasi Covid-19 pada seluruh sasaran dalam waktu satu tahun. Airlangga juga menyatakan beberapa hal yang terkait dengan hal-hal teknis akan terus dipersiapkan. Selain itu, pemerintah mengusahakan agar sumber vaksin dari program vaksinasi mandiri berbeda dari sumber vaksin yang diberikan pemerintah gratis slot online terbaik kepada masyarakat. Jokowi mengatakan, opsi vaksin mandiri alias berbayar bisa saja diterapkan seperti rencana awal vaksinasi Covid-19.

Edukasi dan sosialisasi diharapkan bisa membuat masyarakat menjadi semakin kritis saat memberikan information pribadinya diakses oleh penyedia layanan atau platform. Nantinya, penyelenggara vaksin tersebut dapat dilakukan badan usaha penyedia yang ditunjuk pemerintah. Meski jadi alternatif bagi masyarakat namun penyelenggaraan vaksinasi mandiri masih menimbulkan polemik sehubungan dengan transparansi penunjukan badan usaha atau swasta yang menjadi penyelenggara.